Buku bagi seorang intektual adalah
sebuah kebanggaan. Karya buku seorang dosen menjadi keharusan dalam menjalani
profesi. Kenyataan demikian juga dituntut dalam UU Guru dan Dosen. Demikian
ditegaskan Dr.Muhlis Madani, M.Si penulis buku, Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, usai
bedah bukunya.
Keterlambatan penetapan APBD menjadi
APBD dalam proses pembahasan anggaran di dewan menurut Dekan FISIP Unismuh
Makassar ini, tidak terlepas dari
tangan-tangan aktor politik di balik gedung DPRD, yang justru banyak menentukan
kebijakan anggota fraksi di dewan.
Proses penyusunan APBD pada tahap
pembahasan di panitia anggaran, cenderung lebih dominatif dari pihak DPRD.
Tahapan perumusan KUA dan PPA justru pemerintah lebih dominan. Interaksi
kompromistik lebih banyak terjadi pada saat pembahasan akhir anggaran yang
dibahas di SKPD, kata doktor administrasi publik PPs Universitas
Negeri Makassar 2010. (yahya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar