Buku yang ditulis Muhlis Madani
terlambat terbit, seharus dua tahun lalu
menjelang anggota DPRD hasil Pemilu 2009 memulai tugas baru. Buku itu merupakan
yang pertama membahas secara rinci, peranan aktor politik yang bermain dalam
pembahasan APBD. Demikian tanggapan anggota DPRD Kota Makassar, Ir.H.Haris Yasin Limpo, MM.
Proses pembahasan mata anggaran di DPRD menurut Irman butuh waktu,
apalagi untuk mencermati secara lebih mendetail skala-skala prioritas yang
menjadi tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat.
Seringkali dalam proses itu terjadi pertentangan antara kepentingan
eksekutif lewat SKPD dengan anggota dewan yang memperjuangkan daerah
pemilihaan. Belum lagi kalau anggota dewan itu harus memperjuangkan kepentingan
partai lewat fraksi, tandas magister manajemen PPs UMI Makassar ini.
Penerbitan buku dari dosen Kopertis, terutama terkait lembaga legislatif
termasuk cukup baik, karena memberi pemahaman dan pengetahuan bagi anggota
dewan akan tugas dan perannya, selaku wakil rakyat, ungkap legislator dari
Fraksi Partai Golkar Kota Makassar ini. (yahya)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar