Perjalanan hidup penuh warna dan irama telah dilewati Wakil Ketua DPD
PDI Perjuangan Sulsel, H. Alimuddin SH,MH,M.Ken. Suka dan duka kehidupan
itu terekam
dengan cerita menggembirakan dan
sekaligus terkadang menyedihkan.
Selaku anak keluarga sederhana di tanah leluhurnya, Batang Jeneponto,
dia bertertekad dengan kemauan keras untuk mengubah jalan kehidupannya itu.
Pilihan untuk mengubah jalan hidup
tersebut dengan menuju Makassar
1986 setamat SMA Bantaeng. Tekad ke Makasar tentu ikut bertarung pada dinamika kehidupan
kota metropolitan yang keras dan terkadang kejam itu.
Di Kota Makassar dia melanjutkan jenjang
studi ilmu hukum Universitas Satria Makassar. Dikampus yang didirikan oleh
Dr.Muhammad Natzir, SH, salah seorang tokoh Sulsel asal Jeneponto, dia belajar
ilmu-ilmu hukum dari Muhammad Natzir yang juga mantan rektor UNHAS ini.
Pengetahuan dan wawasan serta
pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan, diletakkan oleh alumni pertama
Fakultas Hukum UNHAS ini. Aktifitas dunia kemahasiswaan juga sempat ditekuni
dan belajar tentang organisasi di kampus. Di luar kampus, dia sempat ikut berbagung pada ormas Kosgoro.
Perjalanan waktu tidak terasa 1993 predikat sarjana hukum telah di raih.
Modal kehidupan sudah ada di tangan. Bertahan hidup sambil mencari peluang
lapangan kerja lebih baik, maka dia
menjadi salah seorang aktifis Kosgoro Sulsel. Lewat organisasi ini membangun
akses jaringan kepada berbagai lapisan masyarakat.
Waktu berjalan, perubahan struktur sistem politik dari Orde Baru ke era
reformasi, 1998 membuka peluang dan kesempatan kepada seluruh warga mengadu
peruntungan pada semua sektor kehidupan, termasuk pada dunia politik praktis.
Arus
Balik Kehidupan
Rentang waktu hampir 30 tahun, partai politik yang mewarnai panggung
perpolitikan hanya tiga yakni PDI, Golkar dan PPP. Setelah reformasi partai
politik bermunculan. Momentum itu kemudian ditangkap pria kelahiran Jeneponto,
9 Juli 1967 dengan masuk Partai Kebangsaan dan Perjuangan (PKP).
Pada partai baru itu dia menjadi Sekretaris DPP Sulsel dan Pemilu
pertama reformasi 1999, mengantar dirinya menjadi anggota DPRD Sulsel mewakili
daerah pemilihan Jeneponto, Takalar dan Gowa periode 1999-2004.
Arus balik kehidupan secara perlahan sudah mulai berubah. Menjadi
legislator tingkat provinsi, sekaligus sebuah lompatan kehidupan yang sangat
luar biasa. Anggota dewan adalah elite baru yang tiba-tiba sejajar dengan
gubernur di tingkat provinsi, dan menjadi mitra kerja dalam menjalani tugas
selaku legislator.
Fase kehidupan baru dijalani dengan menjadi elite politik Sulsel. Selaku
anggota dewan satu-satunya dari partainya, PKP, dia selalu berusaha tampil beda
dan apa adanya. Akses jaringan luas ke media massa mengantar dirinya, termasuk
salah seorang anggota DPRD Sulsel yang cukup vokal melakukan kritik terhadap
kebijakan pemerintah provinsi dengan
gubernur Sulsel kala itu adalah, HZB.Palaguna.
Nada kritik yang tajam tetapi membangun itu hampir setiap saat dengan
mudah di baca di media cetak, di dengar
di radio dan di nonton pada media siaran
televisi. Pengalaman masa kuliah dengan dasar ilmu hukum dan ketatanegaraan
dari Muhammad Natzir, katanya sangat membantu dan memberi nilai tawar ketika
melakukan rapat di legislatif.
Lima tahun periode anggota dewan provinsi dijalani dengan penuh
keseriusan. Rapat di fraksi dan pleno walau suara fraksi minoritas dengan ide
dan kritiknya setiap saat dibaca dan dan menjadi bahan perbincangan di kalangan
eksekutif.
Kritik
Ketidakadilan APBD
Persentuhan dengan PDI Perjuangan bermula ketika, menjelang Pemilu 2004,
partainya dalam proses seleksi ikut pemilu dinyatakan tidak lolos, sehingga
pindah ke PDIP menjadi caleg pada dapil yang sama. Hasil pemilu 2004, kembali
duduk menjadi legislator dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulsel. Periode
2004-2009.
Pada era kedua jadi anggota DPRD
provinsi dengan anggota fraksi yang cukup besar, mengantar dirinya semakin
dinamis melaksanakan tugas. Pengalaman lima tahun sebelumnya memberi banyak
pengetahuan dan keterampilan baru dalam menjalani tugas untuk lima tahun ke
depan.
Jam terbang selaku politisi
Sulsel semakin tinggi, rapat pada komisi dengan mitra kerja dari kepala
dinas dan kepala badan, memberi nilai tawar tinggi pula kaitan dengan upaya
mensejahterakan rakyat lewat proses pengambilan kebijakan dan keputusan politik
di legislatif.
Selama menjadi anggota dewan, cukup banyak hasil-hasil kerja politik di
dewan membawa manfaat bagi daerah pemilihan. Pembagunan Bendungan Karangloe di
Jeneponto termasuk salah satu di antaranya selalu di suarakan di dewan sehingga
alokasi dana setiap tahun APBD Sulsel dikucurkan sehingga proses pembangunan
suprastruktur bendungan yang sangat mermanfaat bagi pertanian dan sektor
lainnya di wilayah sekitar proyek tersebut.
Hal sama juga dilakukan menyuarakan
secepatnya membuka pelabuhan Pamatata Selayar dengan Provinsi Nusa
Tengara Timur (NTT). Pembukaan pelabuhan laut sekaligus membuka keterisolasian
wilayah. Pembukaan pelabuhan antar provinsi, menjadikan arus jalan poros Gowa
dan Bulukumba ditingkatkan statusnya
menjadi jalan negara dengan biaya setiap tahun dari APBN.
Peningkatan status jalan poros itu juga menguntungkan Bantaeng, sepanjag
jalan poros melewati wilayahnya, beralih menjadi jalan negara, dengan dana
pemeliharaan dan rehabilitasi setiap tahun berasal dari APBN.
Periode pertama dan lebih-lebih pada periode kedua selaku legislator,
dia juga sangat keras menyuarakan keadilan mata anggaran untuk pengembangan dan
pembangunan wilayah di selatan wilayah Sulsel. Kurun waktu yang panjang,
wilayah selatan mulai dari Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba,
Sinjai Selayar) di banding wilayah utara
Sulsel yakni; Maros Pangkep, Bosowa dan
Aja Tappareng, Luwu Raya), sangat jauh tertinggal, sehingga dalam rapat komisi
dan pleno dewan senantiasa menyuarakan perhatikan alokasi dana pembangunan ke
wilayah selatan Sulsel itu.
Selaku mantan anggota Komisi 4 DPRD Sulsel Fraksi
PDI Perjuangan, membidangi kesejahteraan rakyat, pada masanya dia termasuk
legislator yang gesit dan gencar memperjuangkan peningkatan kualitas sumber
daya manusia pada sektor kesehatan dasar serta pendidikan dasar.
Menjadi politisi dengan sebuah tekad, turut mengambil peran mensejahteran rakyat lewat proses pengambilan
kebijakan yang memihak dan memperjuangkan aspirasi rakyat kecil itu. Kalangan rakyat kecil harapannya, adalah
dapat menjalani kehidupan dengan, aman,
tenteram dan berkeadilan dan sejahtera.
Pada
posisi tuntutan demikian Alimuddin kembali akan menjalaninya, sekiranya diberi
amanah oleh rakyat untuk menjadi legislator DPRD Sulsel Pemilu 2014 dari Dapil
IV Sulsel, meliputi Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Selayar. (yahya-ulla-tika)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar