STIH AMSIR Parepare Rintis Prodi S2 Ilmu Hukum

Tuntutan alumni dan stakeholder selama ini mendesak kampus untuk segera membuka prodi S2 ilmu hukum. Kenyataan demikian direspon civitas akademika kampus dengan mempersiapkan syarat administrasi dan fisik lainnya. 

       Baru-baru ini kampus kembali diberi pengakuan dan legitimasi dengan meraih akreditasi dengan nilai B dari BAN-PT. Demikian ditegaskan Ketua STIH AMSIR  Parepare, H.Bachtiar Tijjang, SE, M.Si di temui CERDAS beberapa waktu lalu.  

      Perolehan nilai akreditasi itu menjadi salah satu syarat utama pengurusan pengajuan proposal membuka prodi magister hukum. Selain itu peningkatan kualitas sumber daya dosen juga menjadi skala prioritas utama, ungkap DTY di STIE Amsir Parepare ini. 

      Kondisi saat  ini dosen berkualifikasi pendidikan doktor mencapai 3 orang, tiga orang juga sedang merampungkan studi S3 di pengelola program pascasarjana di PPs Unhas dan UMI. Para dosen ini akan menjadi kekuatan tenaga dosen dalam mencetak alumni berdaya saing tinggi.

      Kebijakan kampus dalam waktu dekat untuk mewujudkan segera beroperasi S2 dengan melakukan rekruitmen tenaga dosen kualifikasi S3 ilmu-ilmu hukum. Sejumlah doktor ilmu hukum telah dijalin komunikasi untuk segera bergabung jadi tenaga dosen di kampus, ungkap pria kelahiran Pinrang dan besar di Parepare ini. 

      Tahun akademik 2015 maba yang diterima sebanyak 251 orang. Daerah asal mereka itu dari Parepare dan sekitarnya serta ada juga dari Kabupaten Enrekang. Keseluruhan mahasiswa dibina saat  ini berjumlah 738 orang dengan dosen tetap berjumlah 17 orang, ungkap mahasiswa S3 Manajemen PPs-UMI Makassar ini. 

      Civitas akademika kampus bertekad tahun 2016 prodi S2 Hukum sudah dapat menerima mahasiswa baru. Pembenahan fisik juga sedang dilakukan dengan menyediakan ruang perkuliahan, perpustakaan dan kebutuhan ruang lainnya, kata magister menejemen PPs-UMI Makassar ini. 

      Ada tiga konsentrasi pilihan kepada mahasiswa yakni, hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata. Dominan mahasiswa memilih perdata, disusul pidana dan tata negara, tandas Bachtiar. (yahya-ulla-wahab)